Ciptapangan
Ciptapangan
SIGN IN ACCOUNT
Email / NIK:
Password:
 Remember my login ID
Forgot Your Password?


Job Application Form
Job Application Form
CURRENCY
Currency Buy Rate Sell Rate
USD 14,467.00 14,467.000
AUD 9,986.60 9,986.600
HKD 1,842.90 1,842.900
MYR 3,466.43 3,466.430
NZD 9,459.16 9,459.160
NOK 1,649.95 1,649.950
GBP 18,464.66 18,464.660
SGD 10,527.61 10,527.610
CHF 14,329.50 14,329.500
JPY 13,157.31 13,157.310
MMK 9.46 9.460
INR 206.41 206.410
KWD 47,545.13 47,545.130
PKR 99.37 99.370
PHP 275.25 275.250
LKR 82.21 82.210
THB 455.62 455.620
BND 10,527.57 10,527.570
EUR 16,163.37 16,163.370
CNY 2,087.00 2,087.000
KRW 12.13 12.130
Last update: 22/05/19 12:59:07
1 troy oz

=

  31.10 gram
1 US bushel (bu)

=

  35.24 liter
1 barrel (bbl)

=

158.97 liter

Ciptapangan Visitor
RUU Keamanan Nasional
posted by admin on 27/09/12

INILAH.COM, Jakarta - Keberadaan RUU Kamnas sangat ironis karena semangatnya sama dengan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) yang sempat ditentang habis-habisan oleh rakyat dan mahasiswa hingga jatuh korban jiwa dalam Peristiwa Semanggi II, di antaranya mahasiswa Universitas Atma Jaya, Yun Hap 12 tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Eksekutif Hubungan Agama dan Kepercaaan (HAK) Konferensi Wali Gereja Indonesia, Antonius Benny Susetyo atau yang akrab disapa Romo Benny.

"Berbagai klausul pasal di dalam RUU sama sekali tidak sesuai tujuan reformasi dan tidak pro hak-hak sipil, apalagi dengan sifat pasal yang elastis itu," tegas Romo Benny, Jakarta, Senin (24/9/2012).

Dikhawatirkan Benny pula, dengan undang-undang itu maka Presiden RI memiliki kewenangan luas untuk memutuskan keadaan negara tanpa harus meminta persetujuan DPR bermodalkan payung hukum UU Kamnas itu. Maka Presiden setiap saat bisa menyatakan status darurat sipil atau darurat militer dengan menggunakan wewenangnya sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional (DKN).

"Ironis sekali. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seakan melupakan tragedi Semanggi II ketika rakyat menolak RUU PKB itu," lontar salah seorang pendiri Setara Institute ini.

Dinilainya, kekuasaan yang begitu luas yang dimiliki Presiden karena undang-undang itu sangat besar potensinya dalam mengancam HAM warga sipil karena sifat ancaman di dalam RUU itu yang bersifat multi tafsir.

"Yang jelas, rakyat yang menyampaikan kritikan apalagi protes bisa dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Dan dengan RUU Kamnas ini seolah-olah negeri kita berada dalam kondisi darurat. Nah, ini yang berbahaya. Karena bisa disalahgunakan penguasa ketika dirinya terancam dengan segala hal bisa menggunakan posisi seperti itu," jelas Benny.

Benny mencontohkan jika rakyat menggunakan media global atau jejaring sosial seperti lewat media facebook, twitter, dan blogpress sebagai sarana berekspresi. Maka tulisan yang berisi kritikan dalam bentuk apapun, termasuk persoalan ekonomi, budaya maupun sosial bisa aka tetap dianggap sebagai sebuah ancaman.

"Apalagi defenisi ancaman dan keadaan darurat yang disusun dalam RUU Kamnas itu tidak tegas, jadi nampak ada upaya dibuat multi tafsir. Karena itu, kami meminta pembahasan RUU Kamnas itu versi pemerintah di DPR segera dibatalkan.

Sebab jika disahkan sebagai undang-undang, maka akan sangat berdampak negatif dalam proses pembangunan demokrasi di negeri ini," pungkasnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif LIMA (Lingkas Madani Indonesia) Ray Rangkuti menilai klaim pemerintah bahwa RUU Kamnas menangkal radikalisme dan terorisme hanya sebuah kamuflase.

Ia beralasan, jika memang ingin serius memberantas terorisme, aparat keamanan dan pemerintah bisa menggunakan UU Konflik. "Kan sudah ada UU Konflik yang mengatur itu, termasuk terorisme. Jadi ngak perlu UU Kamnas lagi," ujarnya.

Terkait enam fraksi di DPR yang mendukung pembahasan RUU Kamnas itu, Ray meminta agar semua fraksi di DPR segera kompak untuk membatalkan pembahasan RUU Kamnas versi pemerintah itu. "Mereka harus malu kepada rakyat yang memilihnya kalau sampai mengkhianati rakyat dengan menggolkan RUU Kamnas menjadi undang-undang," ucapnya. [rok]
Sumber : inilah.com


Previous News     |      Next News

Related News


Current Rating: 0.429 (21 users)

Rate this news:



Online Pooling